Rabu, 15 Maret 2017

Pengadilan Eropa Izinkan Perusahaan Larang Jilbab Bagi Karyawannya


Pengadilan Eropa telah memutuskan untuk memberi izin bagi sejumlah perusahaan untuk melarang karyawannya mengenakan jilbab. Pelarangan syariat yang diwajibkan dalam agama Islam tersebut adalah bagian dari larangan sejumlah simbol-simbol agama dan politik lainnya.

Keputusan tersebut menjadi masalah utama dalam sejumlah kasus yang terjadi di beberapa perusahaan dimana hak bagi perempuan Muslim untuk mengenakan jilbab di tempat kerja dicabut.

"Aturan internal suatu usaha yang melarang untuk mengenakan tanda-tanda politik, filsafat atau agama bukan merupakan diskriminasi langsung," ujar otoritas pengadilan dalam sebuah pernyataan kepada sejumlah media massa Eropa pada Selasa (14/3).

Pengadilan yang berbasis di Luksemburg mengungkapkan bahwa larangan jilbab memang merupakan diskriminasi secara tidak langsung bagi orang yang mengimani suatu agama atau keyakinan tertentu, seperti Muslim, sehingga mereka dirugikan oleh peraturan tersebut. Namun diskriminasi tidak langsung tersebut diperbolehkan jika diperlukan untuk mencapai suatu tujuan yang sah, seperti kebijakan netralitas perusahaan, sehingga sarana untuk mencapai hal itu sangat diperlukan.

Seorang kandidat dalam pemilihan presiden Prancis dari fraksi konservatif bernama François Fillon memuji keputusan itu sebagai bantuan besar yang akan memberikan kontribusi yang baik untuk kedamaian rakyat.

Namun sejumlah kelompok dan organisasi wanita mengatakan bahwa hal itu bisa menutup peluang bagi semua muslimah untuk bekerja sehingga berpotensi bertambahnya pengangguran di Eropa. Mereka akan terpaksa keluar dari tempat kerja bila peraturan tersebut mulai dijalankan. Sejumlah tokoh agama di Eropa mengatakan bahwa pihak pengadilan telah menaikkan angka kejahatan rasial dengan mengirimkan pesan bahwa komunitas beragama tidak lagi diterima seperti yang tersirat dalam peraturan tersebut.

"Keputusan tersebut mengirim sinyal ke semua kelompok agama di Eropa," ujar Presiden Konferensi Rabbi Eropa Pinchas Goldschmidt.

Kelompok advokasi agama Sikh Inggris juga mengatakan bahwa peraturan tersebut bernuansa otoriter dimana pemerintah memperbolehkan para manajer perusahaan untuk mencederai hak asasi manusia warga negaranya sendiri.

Peraturan tersebut dipertegas setelah dua karyawan muslimah di Belgia dan Perancis membawa kasus mereka ke ECJ setelah terjadi pemecatan karena menolak melepaskan jilbab mereka yang tidak menutupi wajah dan bukan berbentuk burka/cadar.

Salah satu muslimah tersebut berasal dari Belgia dan bekerja sebagai resepsionis di kantor G4S Security Solution, yang memiliki larangan umum untuk mengenakan simbol-simbol agama dan politik. Sedangkan muslimah satunya lagi berasal dari Perancis dan bekerja sebagai konsultan IT yang disuruh untuk melepas jilbabnya setelah sejumlah kliennya mengeluh dengan pakaian yang ia kenakan. [bersamaislam/berdakwah]


Artikel Terkait

loading...