Rabu, 29 Maret 2017

Temuan Mengerikan Pada Rumah Ibadah Di Irlandia


Komisi pemerintahan Irlandia diminta menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh komunitas agama tertentu di masa lalu. Penyelidikan dilakukan di sebuah rumah bekas milik Gereja Katolik afiliasi Bons Secours. Rumah tersebut diperuntukan bagi wanita hamil di luar nikah.

Bulan lalu, ditemukan sejumlah jenazah manusia dari penggalian septictank yang berasal dari sebelum tahun 60-an, saat masih tingginya tingkat kematian anak di Irlandia. Temuan ini membuktikan kecurigaan selama bertahun tahun tentang laporan sisa-sisa tubuh manusia.

Sejarawan lokal Catherine Corless telah mengungkap penemuan kuburan massal. Diduga, ratusan bayi yang lahir di luar nikah dikubur di tempat itu. Corless yang melakukan penyelidikan menemukan data 800 kematian anak, namun hanya ada 2 catatan penguburan.

"Semua mengarah bahwa tempat ini ada kuburan massal", katanya.

Lokasi kuburan massal bekas Bons Secours
Penemuan ini menghidupkan kembali kenangan menakutkan, mengenai penanganan negara bagi perempuan yang melanggar norma budaya dan sosial. Masyarakat saat itu bertindak sangat keras. Pihak Bons Secours pada 2014, menolak penyelidikan dan membantah kabar kuburan massal. Mereka mengklaim, jejak-jejak jasad mausia ditemukan karena di sana korban kelaparan dikubur.
Rumah perempuan pezinah
"Mother and Baby Home" di Irlandia diperuntukan bagi wanita hamil yang belum menikah.

Rumah ini dijalankan oleh Gereja dan didanai negara. Orang tua kerap mengirim putrinya yang hamil karena perzinahan ke institut ini karena akan dijauhi oleh masyarakat. Selama tahun-tahun paling brutal (berlangsung hampir satu abad) ribuan anak tewas di rumah ini karena kurang gizi atau perawatan tak memadai.

Mereka diduga dipendam ke kuburan massal di atas tanah milik Gereja Katolik. Dalam penanganan lembaga itu, banyak wanita dipaksa memberikan anaknya untuk diadopsi, serta menandatangani surat-surat di bawah pengawasan biarawati dan pekerja sosial.

"Mereka menggunakan kami untuk mendapatkan uang. Mereka juga mendapat uang dari pemerintah jika melakukan 'kesepakatan' dengan kami", ujar Louise Gallagher, yang pernah masuk lembaga titipan tersebut pada 1988, ketika berumur 16 tahun.

Ia menuding pihak gereja mendapat dana sumbangan dari orang tua gadis hamil yang dititipkan. Selain itu, juga dari para pengadopsi bayi.

Meskipun ada penemuan mayat di Tuam, komunitas agama tidak berkontribusi memberi kompensasi bagi perempuan yang anaknya meninggal atau diadopsi oleh "Mother and Baby Home".

Menteri Kesehatan Irlandia Simon Harri, menuntut keras terhadap gereja soal kompensasi bagi korban. Sejauh ini, gereja baru memberikan kontribusi €192 juta dari jumlah seharusnya €1,5 miliar.

Selain masalah kompensasi, komunitas keagamaan itu pun dituduh membungkam korban di sekolah negeri yang dijalankan gereja. Sekolah diperuntukan bagi anak yatim dan anak dari orang tua yang tidak menikah (anak haram).

Tom Wall, dari kota kecil Glin, County Limerick, dikirim ke sekolah industri milik Christian Brothers. Hakim lah yang menandatangani dokumen untuk memberikan hak asuhnya pada Gereja. Ia berada di sekolah dari tahun 1952 hingga berusia 16 tahun pada 1965.

Menurutnya, ia disiksa secara seksual dan rutin dipukuli. Tom, yang menulis sebuah buku tentang Glin, kini terlibat dalam pertempuran hukum dengan Christian Brothers. Ia menuduh mereka sengaja menyembunyikan kekerasan anak-anak di bawah perwalian Gereja.

"Ketika Christian Brothers meninggalkan Glin pada tahun 1973, saya diperintahkan untuk membakar beberapa dokumen yang mereka berikan", tutur Tom. Namun, Tom mengaku berhasil menyimpan sebagian dokumen penting yang kemudian ia sumbangkan pada Universitas Limerick.

Irlandia saat ini bergulat dengan berbagai skandal yang melibatkan gereja. Mereka yang pernah dikirim dalam institusi Katolik juga masih berjuang secara legal melalui hukum. Wendy Lyon, seorang pengacara hak asasi manusia berbasis di ibukota Dublin, mewakili korban pelecehan institusional.

Ia mengklaim, undang-undang Irlandia memiliki keterbatasan terhadap korban dari lembaga-lembaga agama ini.

"Di Irlandia, undang-undang pembatasan adalah mutlak. Tidak seperti negara lain, ini berarti tidak ada ketentuan pengadilan memakai undang-undang pembatasan demi keadilan. Skema ganti rugi juga diberikan yang paling buruk, serta menihilkan tanggung jawab negara (ex gratia)", menurutnya.

Wendy merasa, negara hanya akan membahas kasus pelanggaran jika diminta oleh media, dan menggunakan perangkat hukum untuk menghentikan mereka yang mencari ganti rugi. [Al-Jazeera/Guardians]


Artikel Terkait

loading...