Jumat, 05 Mei 2017

Catatan Kritis Rizal Ramli Atas Ucapan Presiden Jokowi Tentang Peringkat Ekonomi


Pakar ekonomi yang juga tokoh politisi Indonesia, Rizal Ramli mengaku terkejut membaca sebuah artikel kolom bisnis di South China Morning Post (SCMP) Pada edisi 1 Mei 2017.

Seorang pengamat ekonomi, Jake Van Der Kamp menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo dalam kolom opini bisnisnya.

Jake Van Der Kamp memberi judul opininya sangat menghentak. “Opinion: Sorry President Widodo, GDP Ranking are Economists’ Equivalent of Fake News.”

Si Jake, kata mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI ini mengutip ucapan Jokowi. “Indonesia’s economic growth is the third in the world after India and China,” said Indonesian President Joko Widodo.

Dengan nada yang menyeleneh, Jake pun menulis opininya dengan kalimat : Third in the world, is it? What world is that? Pernyataannya tersebut seakan balik bertanya dari mana angka pertumbuhan ekonomi Indonesia berada nomor ketiga dunia tersebut.

Selanjutnya Pak Jake – begitu sebutan Rizal dalam tulisannya- menguraikan pendapatnya. Dia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5,02 persen itu hanya berada di urutan ke-13. Urutan tersebut pun bukan dunia tetapi di kawasan Asia.

Jake kemudian menjelaskan siapa saja negara yang masuk 12 besar dalam pertumbuhan ekonomi Asia tersebut. Dia menulis India 7,5 persen, Laos 7,4 persen , Myanmar 7,3 persen, Kamboja 7,2 persen, Bangladesh 7,1 persen, Filipina 6,2 persen, China 6,7 persen, Palau 5,5 persen, dan Timor Leste 5,5 persen.

Setelah membaca opini tersebut kata Rizal, dirinya pun dibuat semakin heran. Apalagi Pak Jake mengatakan pernyataan yang bikin penasaran. “Don’t let the facts get in way of good story.”

“Opini tersebut jelas menampar saya sebagai orang Indonesia. Apalagi pernyataan Jokowi dituduh ‘mengarang cerita soal pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hebat'” kata Rizal Ramli.

Dirinya meyakini bahwa Presiden Jokowi hanya mendapat data dan informasi dari para pembantunya dalam hal ini para menteri terkait.

Ia pun kemudian mempertanyakan soal siapa yang memberi data yang ‘debatable’ disajikan di forum internasional saat Jokowi kunjungan ke Hong Kong? Para menteri terkait, lanjut dia harus menjelaskan dan bertanggung jawab atas data yang dibantah pengamat ekonomi internasional.

“Jangan sampai Jokowi dipermalukan dengan data tak akurat di depan mata internasional,”kata pria kelahiran Padang, Sumatra Barat ini. “Jangan sampai jadi presiden hanya bisa membaca dan mengutip dari apa yang disodorkan dan disampaikan oleh para pembantunya” pungkasnya. [fm]


Artikel Terkait

loading...