Senin, 24 Juli 2017

Pemerintah Ancam Pecat Dosen yang Terlibat Dalam HTI


Imbas dari pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2017 pada hari Rabu (19/07/2017) pekan kemarin, rezim Jokowi mengancam akan memecat pegawai dan dosen di seluruh perguruan tinggi yang terlibat dalam HTI.

Ancaman ini diutarakan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir kepada wartawan di Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu (22/7/2017) pekan kemarin.

Nasir mengungkapkan bahwa kami kumpulkan rektor seluruh Indonesia. Insya Allah tanggal 26 Juli 2017. Pemerintah akan memberikan dua pilihan kepada pegawai dan dosen di PTN yang menjadi anggota HTI. Pilihannya tetap menjadi anggota HTI atau harus menyatakan diri keluar dari organisasi tersebut.”

Jika telah memilih untuk keluar, giliran rektor, pembantu rektor, dan dekan fakultas yang menjadi penjamin sekaligus pengawas pegawai dan dosen eks HTI tersebut. “Dia harus keluar dari HTI, tidak mengikuti kegiatan HTI, dan bergabung kembali dengan pemerintah serta mendapat pembinaan,” tegas Nasir seperti dilansir kompas, sabtu(22/7/2017).

Adapun jika pegawai dan dosen tidak mau keluar dari HTI, maka mereka harus mengundurkan diri pekerjaannya. “Harus keluar karena dia adalah bagian negara, seharusnya (ideologinya) tidak boleh pisah dari negara,” tegas Nasir.

Nasir menekankan pegawai dan dosen di perguruan tinggi negeri (PTN) yang terlibat HTI itu melanggar PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS). Dalam peraturan tersebut, kata dia, PNS harus menyatakan diri setia terhadap Pancasila dan UUD 1945.

“Sesuai dengan Perppu yang dikeluarkan Presiden sekaligus dari Kementerian Hukum dan HAM yang membubarkan HTI, maka dosen dan pegawai (PTN) tidak boleh terlibat,” kata Nasir.

Namun demikian untuk pegawai dan dosen yang terlibat HTI di perguruan tinggi swasta (PTS) pemerintah menyerahkannya kepada Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis). Kopertis kata Nasir juga harus melakukan hal yang sama seperti Kemenristekdikti dalam menangani pegawai atau dosen PTS yang terlibat HTI.

Selain Menristekdikti , pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga telah memblokir situs resmi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pemblokiran itu merupakan tindak lanjut dari pembubaran organisasi massa (ormas) tersebut.

“Iya (tindak lanjut pembubaran). (Diblokir) per kemarin,” ucap Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan, Minggu (23/7).

Menjadi pihak yang menerbitkan Perppu 2/2017, pemerintah menjadi pihak yang pertama kali melanggar Perppu dengan membubarkan HTI tanpa didahului surat peringatan seperti yang tercantum dalam teks Perppu. [islamedia/berdakwah]


Artikel Terkait

loading...