Kamis, 25 Januari 2018

Siswa di Guanghe, China, Dilarang ke Masjid


Otoritas di Guanghe, Provinsi Gansu, China, melarang anak-anak sekolah mengunjungi masjid saat liburan musim dingin. Larangan berlaku mulai dari siswa taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah (SMP/SMA).

Laporan pelarangan yang diturunkan koran pemerintah Global Times edisi Jumat (19/1) tersebut merupakan kebijakan termutakhir terkait penggencetan kebebasan beragama di China. Pemberitahuan pelarangan telah dikirimkan ke seluruh jenjang pendidikan tersebut.

‘'Sekolah-sekolah seharusnya tidak meminta para siswa memasuki tempat-tempat keagamaan, juga tidak menghadiri sekolah kajian ayat-ayat (kitab suci) atau lokasi-lokasi keagamaan untuk kajian ayat-ayat itu selama liburan musim dingin,'' bunyi pemberitahuan pelarangan yang dimuat Global Times.

Sekolah-sekolah pada semua jenjang dan jenis, katanya menambahkan, seharusnya lebih memperkuat kinerja ideologi dan politik serta menyebarluaskan publikasi peringatan ini kepada seluruh siswa dan orangtua mereka.

Departemen publikasi di Guanghe, Provinsi Gansu, mengonfirmasi kebenaran laporan yang juga berasal dari mereka itu. Belum ada penjelasan mengapa pelarangan mengunjungi tempat-tempat ibadah diberlakukan pada liburan musim dingin.

Guanghe, Provinsi Gansu, terletak di Perfektur Otonomi Linxia Hui. Menurut informasi resmi di website pemerintah lokal, sekitar 98 persen dari 257 ribu penduduk Guanghe merupakan etnis minoritas, yaitu sebagian besar Muslim Hui dan kelompok-kelompok etnis Dongxiang.

Kepada AFP, Biro Pendidikan Perfektur Linxia menyatakan tidak mengetahui pelarangan itu. Sementara departemen propaganda di Guanghe memilih tidak menjawab dengan tidak mengangkat telepon.

Pada Mei 2016, biro pendidikan di Gansu mengeluarkan peringatan yang menyatakan pelarangan seluruh aktivitas keagamaan di sekolah-sekolah. Menurut Global Times, pelarangan kala itu dikeluarkan setelah video anak TK dari Linxia melafalkan ayat-ayat Al Qur'an menjadi viral.

Secara resmi, otoritas China menganut ideologi Komunis-Atheis. Mereka mencemaskan setiap gerakan terorganisasi yang dinilai di luar kendali, termasuk kegiatan-kegiatan keagamaan.

Pemberangusan gerakan sipil meningkat sejak Presiden Xi Jinping berkuasa pada 2012. Kebebasan mengutarakan pendapat diperketat. Ratusan aktivis dan pengacara prodemokrasi dipenjara.

Konstitusi China menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ajaran agama. Beijing berkeras mengatakan prinsip ini masih dipegang teguh.

Tahun lalu Deplu AS menyatakan, sepanjang 2016 China banyak menangkap, menahan, menyiksa, dan menganiaya pemeluk agama yang resmi terdaftar maupun tidak terdaftar. Beijing pun berkelit dengan mengatakan menghadapi ancaman yang terus meningkat dari ‘'sekte-sekte domestik maupun Muslim radikal''.

Pelarangan siswa memasuki masjid kali ini muncul saat otoritas bersiap menerapkan aturan baru mulai 1 Februari nanti. Aturan baru mengamanatkan penjatuhan hukuman yang lebih berat untuk aktivitas keagamaan tanpa izin atau dilakukan oleh pemeluk agama yang tidak terdaftar resmi. Otoritas di wilayah dan derah juga diserukan meningkatkan pengawasan terhadap kelompok-kelompok tertentu sebagai upaya ‘'mencegah ekstremisme'' yang dicap sebagai ancaman internal.

Mayoritas Muslim Uighur di Xinjiang, wilayah belahan barat China, sekian lama berjuang menghadapi penggencetan yang semakin meningkat, termasuk larangan bagi mereka menumbuhkan jenggot dan seruan shalat berjamaah. [harnas]




Artikel Terkait

loading...