Senin, 26 Maret 2018

20 Tahun Reformasi, Menjadi Malapetaka Panjang


Rezim Orde Baru di bawah Soeharto yang telah berkuasa lebih 30 tahun akhirnya tumbang 21 Mei 1998 di ganti Rezim Reformasi. Siapa sebenarnya otak di  balik penumbangan Rezim Soeharto? Sejarah mencatat pasca lengser-keprabonnya Soeharto, telah memunculkan Amien Rais sebagai “Pahlawan Reformasi” dan dielu-elukan rakyat Indonesia. Apakah Amen Rais perancang skenario penumbangan Rezim Soeharto?

Dua puluh tahun peristiwa jatuhnya Soeharto, kini, mei 2018, dengan terang benderang bisa di jelaskan bahwa Amien Rais bukanlah “otak” di balik jatuhnya Rezim Orde Baru. Di sejumlah diskusi dengan berbagai kalangan, Letjen (Purn) Prabowo Subianto, yang menjabat sebagai Pangkostrad pada Mei 1998, menolak ketika eleman mahasiswa mengklaim sebagai penumbang Rezim Soeharto. Prabowo dengan tegas menunjuk CIA lah sebenarnya yang telah merancang dan menjatuhkan Rezim Orde Baru.Tudingan mantan Danjen Kopassus itu kini menjadi konklusi atau kesimpulan yang tak terbantahkan. Deretan ahli ekonomi internasional pun menyimpulkan bahwa malapetaka yang melumatkan Indonesia yang dimulai dengan krisis moneter, pada Juli 1997 yang berubah menjadi krisis multidimensi yang menumbangkan Soeharto itu, hakikatnya memang suatu skenario yang sengaja dirancang.

Gambar Michael Camdesus, Managing Director IMF berkacak-pinggang saat menyaksikan peresiden Soeharto yang telah menandatangani perjanjian (letter of intent)  dengan IMF, menjadi simbol pemaksaan IMF pada pemerintahan RI. Dan sejarah membuktikan dengan sederetan persyaratan yang dipaksakan IMF itu (al: membekukan 16 bank, menaikan harga BBM dst) telah menjadikan bom yang dalam waktu singkat menghancurkan negeri ini dalam krisis yang berkepanjangan. Camdesus sendiri beberapa tahun kemudian mengakuai dan lantang mengatakan dimana-mana, ‘’Kami sengaja menciptkan kondisi itu, agar Soeharto jatuh!” Fakta di sekitar skenario IMF, World Bank dan diotaki sejumlah negara Adidaya, khususnya Amerika Serikat, terhadap usahanya menghancurkan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), kini bisa dibaca, diantaranya dalam buku karya John Perkins berjudul: Confessions of an Economic Hit Man. bahkan ada lagi misteri dana 26 juta dolar AS yang digelontorkan US-AID sekitar Mei 1998 yang niscaya jumlah dana yang besar untuk menggerakkan masa yang telah beringas menumbangkan Soeharto. Dalam buku Fadli Zon "Politik Huru-Hara Mei 1998"  lebih gamblang menunjukan hal serupa.

Reformasi Berbuah Negara Gagal 

Kendati pelajaran melalui perjalanan nyata pergantian era Orde Baru dan era Reformasi, begitu terang benderang, tapi bangsa Indonesia tak pernah sadar akan kesalahan-kesalahnnya yang fatal. Pada masa akhir masa jabatan Soeharto, Indoneia selalu dipuji-puji Barat sebagai negara Macan Ekonomi Asia yang fundamen ekonominya sangat kuat. Bangsa Indonesia pun mabuk oleh pujian ini. Tapi pujian itu ternyata omong kosong belaka, Sang Macan Asia yang kuat fundamen ekonominya itu, dalam waktu singkat hancur lebur diterjang krisis moneter pertengahan 1997, dan menjadi krisis multimedia yang meluluh-lantakkan negeri ini dan pengaruhnya masih dirasakan lebih dua dekade. Sementara sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, dan Korea Selatan yang juga dilanda krisis moneter, cukup merlukan waktu satu, dua tahun untuk memulihkan dirinya. Malaysia malah dengan garang menolak bantuan dan campur tangan IMF, dan kemudian terbukti (menjadi contoh) negara mana saja yang ‘manut dirawat’ IMF justru bagai menyerahkan lehernya untuk menelan pil pahit yang makin mencekiknya.
   
Pujian kosong yang justru menghancurkan itu, tak pernah dijadikan pelajaran para pemimpin bangsa Indonesia. Kini di era reformasi lebih dua dekade ini kembali bangsa Indonesia (khususnya pemerintahannya)  kembali mabuk akan pujian Barat yang selalu menyanjung Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di Dunia Ke III setelah Amerika Serikat dan india. Inilah kiranya bius demokrasi yang akan menghancurkan masa depan bangsa Indonesia. Pelajaran nyata praktek demokrasi sepanjang lebih duapuluh  tahun di bawah empat presiden: Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono (dua kali memerintah) ditambah Jokowi yang kesemuanya mengusung sistem politik yang demokratis bahkan liberalistis dan kapitalistis, apa hasilnya?

Akhir-akhir ini mengemuka istilah: Negara Gagal (Failed State). Itulah julukan NKRI yang amat mengerikan hari-hari ini. Kegagalan Rezim reformasi, kiranya nyata disebabkan telah terjebak sistem demokrasi itu sendiri. Pemilihan secara langsung telah menghasilkan presiden SBY, belasan gubernur, dan ratusan bupati/kepala daerah, tetapi sistem ini ternyata sarat oleh praktik sogok alias politik uang yang secara pasti akan menyeret bangsa Indonesia ke pusaran air bah yang akan menenggelamkannya.

Status Negara Gagal buat NKRI sebenarnya sudah mulai mencuat sejak 2007, setelah majalah Foreign Policy yang bekerjasama dengan think-tank Amerika Serikat The Fund for Peace, mengumumkan daftar 60 indeks Negara Gagal. Indonesia masuk daftar 60 negara gagal itu bersama Sudan, Somalia, Zimbabwe, Kongo, Ethiopia, Uganda, Irak, Timor Leste, Myanmar, juga sederetan negara di Amerika Latin seperti Haiti. Ukuran sebagai negara Gagal, diantaranya disebutkan pemerintahan pusat sangat lemah dan tidak efektif. Pelayanan umum buruk, tindak kriminalitas dan korupsi merajalela, dan ekonomi merosot. Tanda-tanda atau indikasi sebagai negara Gagal yang telah dibuat Foreign Poilicy bersama The Fund for Peace pada 2007 niscaya kini 2011 kondisinya lebih parah lagi dan makin merosot. NKRI yang makin centang perenang.

Enyahkan Mimpi Negara Demokratis

Kondisi yang jelas-jelas membawa NKRI ke ranah Negara Gagal ini tentu saja tidak pernah diakui oleh penguasa dan kalangan establishment yang justru menikmati kondisi centang perenang dan kehancuran bangsa Indonesia ini. Dalih yang amat populer untuk menepis fakta mengerikan ini adalah: Kondisi ini hanyalah masa transisi. Jadi semua pihak harus sabar dan harus mempertahankan sistem politik yang sekarang yakni demokrasi yang liberal dan kapitalistik itu. Sungguh dalih yang amat naif dan jauh dari fakta lapangan.

Jika seorang mau merujuk kepada ilmuan penganjur demokrasi liberal itu sendiri yakni Prof. Huntington dari Harvard University AS, diperlukan sarat bagi sebuah negara yang semula otoritarianisme untuk menerapkan system demokrasi yang liberal yakni income perkapita atau pendapatan per kapita penduduk harus tinggi. Semakin tinggi income per kapita suatu negara, makin muluslah perubahan dari system diktator ke sistem demokrasi liberal. Menurut Huntington dalam bukunya "The Third Wave, Democratization in the Late Twentieth Century", apabila negara miskin (mungkin seperti Indonesia maksudnya) memaksakan untuk menerapkan peralihan sistem dari otoriter ke demokrasi liberal maka negara itu dalam waktu singkat akan kembali ke sistem semua yang otoriter.

Gamblang kiranya fakta yang terbentang dan diuraikan di atas perubahan Rezim otoriter Soeharto sejak Mei 1998 diganti Rezim demokrasi liberal sepanjang 20 tahun terakhir, ternyata justru membawa Indonesia dalam kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Yang paling mengerikan kini NKRI bahkan memiliki label baru: Negara Gagal. Sebelum benar-benar tenggelam ke dasar jurang yang lebih dalam, ada baik hikmah peringatan 20 tahun reformasi Mei 2018 ini direnungkan dalam-dalam. Rumus paling pas justru mengikuti penganjur demokrasi liberal itu sendiri, yakni Prof. Huntington, yang tegas-tegas menyebutkan negara miskin tak mungkin bisa mengikuti sistem demokrasi liberal.

Jadi, enyahkanlah mimpi sebagai negara demokratis terbesar ke-3 di dunia. Yang kedua barangkali juga masih: Menyejahterakan rakyat Indonesia. Bukan sekadar slogan jika hal itu tercapai, segala yang lain niscaya mudah dicapai. Sistem yang belum dicoba adalah sistem Islam yang paripurna dan lengkap serta teruji dalam khazanah apapun untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Wallahu a’lam bissawab!

HM Aru Syeif Assadullah
Pemred Suara Islam
Dipublikasikan oleh suara-islam.com



Artikel Terkait