Selasa, 31 Juli 2018

MUI Sumbar Kukuh Tolak Istilah 'Islam Nusantara'


Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatra Barat tetap kukuh menolak penamaan 'Islam Nusantara'. Ketetapan ini dituangkan melalui surat resmi tertanggal 21 Juli 2018 itu, yang di dalamnya memuat pernyataan bahwa 'Islam Nusantara' tidak dibutuhkan di Ranah Minang.

MUI Pusat sempat merespons penolakan yang dirilis MUI Sumbar tersebut. Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Zainut Tauhid, sempat menyatakan bahwa penolakan konsep 'Islam Nusantara' oleh MUI Sumbar justru menyalahi khittah dan jati diri MUI itu sendiri. Zainut mengatakan, MUI seharusnya menjadi wadah musyawarah dan silaturahim para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim dari berbagai organisasi.

MUI, lanjut Zainut lagi, harus bisa bertransformasi menjadi tenda besar umat Islam sebagai pemersatu dan perekat ukhuwah Islamiyah, bukan malah sebaliknya. Ia melanjutkan, MUI harus bisa mengedepankan semangat persaudaraan (ukhuwah), toleransi (tasamuh), dan moderasi (tawazun) dalam menyikapi berbagai persoalan khususnya yang berkaitan dengan masalah umat Islam.

Mendapat 'peringatan' dari MUI Pusat, MUI Sumbar tak goyah dengan keputusan awalnya. Ketua MUI Sumbar, Buya Gusrizal Gazahar, kemudian menuangkan pemikirannya melalui akun media sosialnya. Artikel ini ia terbitkan pada Kamis (26/7) dengan judul 'Amanah Kami Tunaikan'.

Baca juga: Islam Nusantara Tak Lain Adalah Proyek Kaum Liberal
Baca juga: Ini 5 Kejanggalan Dari Gagasan 'Islam Nusantara'
Baca juga: Analisa Frasa dan Makna Rapuhnya Konsep Islam Nusantara
Baca juga: Jualan Baru, Waspadai Istilah Islam Moderat

Melalui tulisan tersebut, Buya Gusrizal menilai bahwa sikap pembiaran terhadap umat yang kebingungan dengan pernyataan orang-orang yang mengusung konsep 'Islam Nusantara' justru mengabaikan tugas keulamaan dalam menjaga kesatuan umat. Apalagi, bersamaan dengan diusungnya konsep ini muncul kesan tudingan 'Islam Arab' sebagai Islam Radikal, Islam penjajah, dan lainnya.

Buya Gusrizal juga menganggap, istilah yang dilahirkan oleh sebagian umat, kemudian disebarkan dengan kekuasaan dan mengarah ke berbagai institusi, justru jauh dari 'taswiyyatul manhaj'. "Bahkan mengabaikan bagian umat Islam lain yang belum tentu bisa menerima konsep yang diusung tersebut," tulis Buya, Kamis (26/7).

Buya Gusrizal juga menambahkan, ketika kaum sekuler, liberal, dan pluralis menjadikan 'Islam Nusantara' sebagai payung tumpangan mereka, itu bukan lagi perkara furu' yang bisa didiamkan begitu saja.

"Ketika sikap diambil oleh ulama Sumbar, kami bukan hanya membaca dan mendengar paparan konsep, sehingga dengan enteng dikatakan salah persepsi," katanya lagi.

Ia menegaskan, ulama di Sumbar juga melihat dan menyimak perkataan, perbuatan, dan sikap yang dilakukan di bawah konsep 'Islam Nusantara' sudah jauh melenceng. MUI Sumbar, kata dia, memadukan antara pemahaman konsep dan implementasinya di lapangan. Baginya, suara yang disampaikan adalah langkah berpendapat dalam kasus aktual. Kalau tidak demikian, berarti kita membohongi diri sendiri," ujar dia.

Buya Gusrizal mengatakan, MUI Sumbar sudah melahirkan sikap dan siap mengajak semua kembali kepada nama agama yang diberikan oleh Zat Yang Maha Menurunkan Syari’at Agama ini yaitu “Islam” (QS. Ali ‘Imran 19, 85, al-Maidah 3 dan al-Shaff 7) tanpa ada embel-embel apapun.

"Mudah-mudahan tidak dilupakan bahwa telah dua kali saya juga mengkritik istilah 'Islam Wasathiy' di hadapan pengurus lembagai keulamaan ini di Lombok dan di Bogor," jelasnya.

Baca juga: Berbincang Tentang Islam Nusantara
Baca juga: Ini Penjelasan & Keterkaitan Paham Sekulerisme, Pluralisme, Liberalisme
Baca juga: Secular Radicalism, The Real Blasphemy
Baca juga: Bahayanya Islam Moderat Melalui Pemberdayaan Perempuan

Buya Gusrizal menjelaskan juga bahwa satu mumayyizat (keistimewaan) tidak bisa dilabelkan kepada Islam karena akan memunculkan pemahaman yang rancu di tengah umat. Seluruh mumayyizaat, menurutnya, harus difahami secara utuh dan tidak bisa berdiri sendiri.

Baginya, bila konsep 'Islam Nusantara' hanya kekhususan budaya dan tradisi yang menjadi alasan menambah Islam dengan wilayah dan sifat lainnya, maka itu bukanlah dalil, Karena semua tradisi dan budaya tetap harus disaring dengan konsep ‘uruf dalam dalil hukum.

"Kami tegak menjaga Ranah Minang tempat kami menghirup udaranya, meneguk airnya sehingga kami merasakan detak nadi kehidupannya. Karena kami yang hidup di tengah masyarakatnya, maka kami bertanggungjawab mengatakan bahwa negeri kami tidak membutuhkan istilah Islam Nusantara itu," katanya. []

Rep: Sapto Andika Candra
Red: Andi Nur Aminah
Dipublikasikan oleh Republika



Artikel Terkait